– Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo mengajak Perangkat Daerah (PD) dan PPID kabupaten/kota serta badan publik lainnya untuk mengimplementasikan Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

Hal itu disampaikannya saat membuka Kick Off Monitoring & Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di Provinsi Kalteng 2022

“Mulai tahun ini saya berharap agar badan publik bekerja dengan sungguh-sungguh membenahi pelaksanaan reformasi birokrasi yang ada,” sebut Edy saat membacakan sambutan gubernur seperti dikutip dari MMC Kalteng.

Ia mengingatkan penerapan SLIP mengacu pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan diatur dalam Peraturan Komisi Informasi (Perki).

Edy mengingatkan kewenangan masyarakat menyangkut dengan hak untuk tahu sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM).

Dilaporkan turut hadir dalam Kick Off ada Kepala Dinas Kominfosantik Provinsi Kalteng Agus Siswadi, Ketua Komisi Informasi (KI) Kalteng, Wakil Ketua KI Kalteng Setni Betlina serta Komisioner KI Kalteng. (HERMAWAN DP/B-11)

 – Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalteng M. Roziqin menyampaikan setelah melakukan kick off Monitoring & Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik akan dilaksanakan selama tiga bulan.

“Kegiatan Monev KIP tahun 2022 berlangsung selama Juli hingga September 2022,” katanya saat di Gedung Smart Province Diskominfosantik Provinsi Kalteng, baru baru ini.

Ia mengatakan Kick Off menjadi penanda dimulainya tahap penilaian badan publik, dimana tim Monev Komisi Informasi Provinsi Kalteng akan memotret sejauh mana badan publik mengakselerasi upaya-upaya terbaiknya.

Terutama terkait keterbukaan informasi melalui berbagai inovasi sistem pengelolaan informasi dan pendokumentasiannya.

“Tahap monev sebenarnya sudah dimulai, yaitu pendistribusian dan pengumpulan SAQ, penilaian akan kami mulai dari verifikasi SAQ dan visitasi,” tandasnya.

Roziqin menyampaikan beberapa hal yang dinilai adalah sarana prasarana, kualitas layanan informasi, serta jenis informasi.

Kemudian juga dinilai terkait komitmen organisasi, inovasi dan strategi, dan digitalisasi, serta aspek lain sebagaimana diatur dalam Perki 1 tahun 2022. (HERMAWAN DP/B-5)

repost BORNEONEWS, Palangka Raya

Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia mengumumkan nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Nasional 2022.

Hasil ranking KIP menunjukan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) berhasil meraih posisi ke 6 nasional dengan skor indeks 78,21. Tepat berada di bawah Jawa Barat dengan skor 81,93, Bali 80,99, Nusa Tenggara Barat (NTB) 80,49, Aceh 79,13 dan Bengkulu 79,10.

“Tahun lalu kita Kalteng di urutan 31 dengan indeks sebesar 65,11. Sekarang melompat jadi rangking 6 nasional dengan skor 78,21,” kata Ketua Komisi Informasi (KI) Kalteng M. Roziqin, Jumat 29 Juli 2022.

Menurutnya prestasi tersebut merupakan hasil kerja bersama baik dari Kelompok Kerja Daerah (Pokjada) Provinsi Kalteng serta para Informan Ahli yang terdiri dari Akademisi, Praktisi, wartawan/media, birokrat, dan NGO.

“Sekali lagi kami mengucap syukur alhamdulillah. Potret Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Kalteng semakin membaik, bahkan menggambarkan peningkatan signifikan,” ucapnya.

Ia mengatakan torehan ini membuktikan bahwa kinerja Komisi Informasi Provinsi Kalteng dalam mendorong atau memantik semangat Badan Publik untuk lebih baik dalam melayani kebutuhan akses informasi kepada masyarakat luas dengan prinsip layanan Mudah, Murah, dan Cepat.

Sehingga hak untuk tahu masyarakat terfasilitasi dengan baik khususnya oleh Badan Publik Pemerintah, sedikit banyak telah membuahkan hasil.

“Karena sesungguhnya yang bekerja adalah Badan Publik itu sendiri untuk melaksanakan amanat UU KIP, dan yang memotret atau memantau adalah publik, dan KI yang mendorong mereka supaya meningkatkan kualitas layanan,” tuturnya. (HERMAWAN DP/B-11)

repost BORNEONEWS, Palangka Raya