Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) “Peningkatan Kualitas Demokrasi Melalui Keterbukaan Informasi Publik Nasional yg diinisiasi oleh Kemenko Polhukam, melibatkan Kemendagri dan Kemenkominfo dan Komisi Informasi di Yogyakarta, Kamis (8/9/22), menghadirkan Perwakilan Pemerintah Provinsi se-Indonesia dan atau PPID-nya.
Forum ini banyak membahas hasil Indeks Keterbukaan Indonesia dan rekom-nya, yang secara nilai nasional sudah menunjukkan penaikan, namun secara quality mungkin harus direview kembali prosesnya.
Kedua, membahas sejauhmana perhatian pemerintah, pemerintah daerah, legal-formal yang mengakomodirnya, dan goodwill pemerintah. Sebab senyatanya, ada “ketidakseragaman goodwill ini’ shgga perlu penguatan2. Paling tidak utk hal2 yang mendasar, utk mendukung kinerja KI khususnya tugas utama, didukung anggaran yang cukup, setara, dan merata di semua daerah. sehingga ketika diukur, tidak ada disparitas yg jauh; ada yg diapresiasi tinggi, ada yg masih rendah yg utk ‘bisa berdiri saja’ sangat bersyukur.
Sbg catatan, setidaknya ada beberapa hal yang menjadi penekanan yaitu keberpihakan anggaran utk semua kerja-kerja penguatan layanan informasi kepada publik, di semua badan publik loh, tidak hanya badan publik pemerintah.
Terimakasih, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk diantara BP yang berkemauan hadir membubuhkan tandatangan sebagai bukti/menunjukkan komitmen itu.
