Pemohon Badan Hukum LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Jakarta melakukan sengketa informasi terhadap Mabes Polri dan Densus 88 Mako Brimob ke Komisi Informasi (KI) Pusat untuk meminta informasi tentang penggunaan senjata dan kekuatan paksa pada aksi demonstrasi. Kuasa LBH Jakarta Muhammad Rasyid Ridho menyampaikan hal tersebut pada sidang yang dipimpin Majelis Komisioner (MK) KI Pusat Muhammad Syahyan merangkap anggota bersama Gede Narayana dan Arif Adi Kuswardono didampingi Panitera Pengganti (PP) Ica di Ruang Sidang Kantor Sekretariat KI Pusat Wisma BSG Jakarta pada Kamis (23/01/2020).
Dalam persidangan yang hanya dihadiri kuasa pemohon itu, menyidangkan dua register yakni 003/I/KIP-PS/2019 antara pemohon LBH Jakarta terhadap termohon Mabes Polri dan 004/I/KIP-PS/2019 antara pemohon LBH Jakarta terhadap Densus 88 Mako Brimob. Menurut PP, kedua termohon tidak hadir karena ada kegiatan bersama dengan Divisi Humas Mabes Polri sehingga minta persidangan ditunda jadi 28 Januari 2020 dan meminta kepada MK KI Pusat agar termohon dijadikan satu saja karena masih satu Badan Publik (BP).
Sementara itu, MK KI Pusat mempertanyakan alasan pemohon meminta informasi kepada BP Mabes Polri yang menurut pemohon untuk keperluan riset. Menurut kuasa pemohon, LBH Jakarta berusaha melakukan riset terhadap penggunaan senjata dan kekuatan paksa yang dilakukan BP dalam menghadapi demonstrasi, hasil riset akan dipublikasikan ke publik sebagai bentuk kontrol terhadap kebijakan BP agar efektif dan tidak terjadi kesewenang wenangan. (Laporan : Karel Salim/Foto: Abdul Rahman).

Majelis Komisioner (MK) Komisi Informasi (KI) Pusat yang dipimpin Muhammad Syahyan selaku ketua merangkap anggota bersama Romanus Ndau Lendong dan Arif Adi Kuswardono didampingi Panitera Pangganti (PP), menyidangkan dua register dalam satu persidangan di Ruang Sidang Kantor Sekretariat KI Pusat Wisma
BSG pada Selasa (28/01/2020). Dalam persidangan lanjutan itu yang hanya dihadiri pemohon, MK perintahkan PP lakukan panggilan terakhir kepada Termohon Polres Jakarta Timur (Jaktim), jika termohon kembali tidak hadir maka MK akan langsung bacakan putusan.
Sebelum menskors persidangan,MK menyampaikan jadwal sidang berikutnya akan dilaksanakan pada Kamis (06/01/2020). Ada dua register yang kembali akan disidangkan secara bersamaan, yaitu register 025/VII/KIP-PS/2018 antara Pemohon dr. Nella Erika terhadap Termohon Polres Jaktim dan 026/VII/KIP-PS/2018 antara pemohon yang sama terhadap terhadap Termohon Ombudsman RI.
Pemohon individu ini sengketakan kedua Badan Publik (BP) tersebut ke KI Pusat karena permintaan informasi tentang alasan penerbitan SP3 dan dugaan maladministrasi tidak diberikan termohon. MK menilai jika termohon kembali tidak hadir dalam persidangan nanti maka dapat dianggap abaikan pemohon dan tidak akomodatif dalam persidangan. (laporan: karel salim/foto: ari wijaya)

Komisi Informasi (KI) Pusat masih memberikan kesempatan kepada Badan Pubilik (BP) Polres Metro Jakarta Timur untuk dapat menghadiri persidangan lanjutan di Kantor KI Pusat. Hal itu disampaikan dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Komisioner (MK) Muhammad Syahyan beranggotakan Romanus Ndau Lendong dan Arif Adi Kuswardono didampingi Panitera Pengganti (PP) Olivia di ruang sidang Kantor Sekretariat KI Pusat Wisma BSG Jakarta, Selasa (07/01/2020).

MK menyidangkan dua register sengketa informasi publik pada persidangan itu, masing-masing register 025/VII/KIP-PS/2018 antara Pemohon Dr. Nella Erika terhadap Termohon BP Polres Resort Metro Jakarta Timur dan register
026/VII/KIP-PS/2018 antara Pemohon Dr. Nella Erika terhadap Termohon BP Ombudsman RI. Kedua persidangan itu dilaksanakan secara bersamaan karena pemohonnya sama yang hanya dihadiri pemohon tanpa kehadiran kedua termohon.

Termohon dari BP Polres Metro Jaktim hanya menyampaikan kepada PP untuk menunda persidangan hingga 15 Januari 2020, dengan demikian, termohon sudah dua kali meminta penundaan persidangan. MK tetap memberikan waktu kepada termohon untuk hadir pada persidangan 15 Januari, namun jika tidak hadir lagi maka MK akan menetapkan sidang untuk pembacaan putusan atas persidangan dua register tersebut. (Laporan : Karel Salim/Foto: Abdul Rahman)