Komisi Informasi (KI) Pusat menggelar acara peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HKIN) dalam bentuk diskusi daring (dalam jaringan) yang melibatkan sejumlah narasumber beken di bidang keterbukaan informasi. Diskusi daring peringatan HKIN yang disiarkan langsung dari Studio RRI Jakarta, Kamis (30/04), juga disiarkan secara live streaming di jaringan media sosial (medsos) official KI Pusat selama kurang lebih dua jam nonstop, seperti Youtube dan aplikasi Zoom lewat WhatsApp sehingga dapat diikuti secara interaktif oleh KI seluruh Indonesia dan CSO serta media.
Adapun sejumlah narasumber beken yang terlibat dalam diskusi daring itu, Anggota Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid, Ketua KI Pusat Gede Narayana, Ketua Pakar Gugus Tugas Prof Wiku Adisasmito, dan Sekjen Fitra (Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparasi Anggaran) Misbakhul Hasan. Dalam diskusi yang melibatkan tanggapan dari sejumlah KI Provinsi, seperti dari KI Jateng, KI Aceh, KI NTB, dan KI Sulteng, semuanya mengarah kepada perlunya peningkatan keterbukaan informasi dalam rangka penanggulangan covid-19.
Dalam penyampaiannya, Meutya menyatakan pentingnya keterbukaan informasi publik soal covid-19 demi untuk menyelamatkan nyawa masyarakat dari serangan wabah ini. Untuk itu, ia menyatakan akan terus mendorong KI Pusat dan KI Daerah agar dapat secara maksimal mendorong keterbukaan informasi Badan Publik (BP) yang terkait penanganan covid-19 di seluruh tanah air.
Sementara yang cukup menarik adalah sejumlah rekomendasi dari Seknas FITRA, menurut Misbakh, adanya alokasi anggaran yang cukup besar dalam penanganan covid pencapai Rp110 Triliun maka perlu mendorong
Pemerintah/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa membuat Budget Line Item Khusus (Laman Khusus Anggaran) Penanganan Covid-19 di www.covid19.go.id. Juga menurutnya perlu kajian kerentanan sosial secara menyeluruh dan melibatan masyarakat sipil dalam setiap proses penanganan covid-19, terutama untuk program social safetynet serta membuat portal pengaduan masyarakat,khusus isu penanganan covid-19 dan melakukan sinkronisasi kebijakan anggaran pusat,daerah,dandesa.(Laporan/Foto : Karel Salim)